Kata ini pertama kali saya peroleh ketika membaca buku Will to Improve, karya Tania Murrai Li, sekian tahun lampau. Maksud dari kata ini bahwa banyak dari kita lebih memprioritaskan pendekatan teknik, sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan.
Memang, dengan teknik, tingkat kepentingan tertinggi dapat diraih di dunia. Dengan mempelajari transistor, dioda, silicon, hingga perputaran atom dalam mesin sirkuit, seorang Steve Wozniak dapat menjadi maniak, hingga ketika berkawan dengan Steve Jobs, mereka dapat membuat komputer Apple I. Dengan kecakapan teknik, seorang Habibie dapat membuat pesawat dengan mudah melesat di udara. Dan dengan pengetahuan teknik, seorang Dani Pomanto dapat mendesain anjungan Pantai Losari dengan tertata rapi dan kelihatan lebih indah.
Namun, apakah semua akan terasa pas komposisinya dengan hanya mengandalkan teknik? Misalnya kebijakan tentang kluster-penyingkiran pedagang kaki lima dari tempatnya semula pada kawasan-kawasan tertentu. Apalagi saya dengar, mereka akan mengamankan pedagang kaki lima dengan menggunakan satpol PP berwajah sangar. Apakah dengan berkumpulnya pedagang kaki lima pada kawasan yang lebih tertata, ekonomi mereka dapat lebih baik? Apakah perlu kita mendata lebih detail alasan-alasan mereka membuka lapak-lapak di pinggir jalan? Terus, bagaimana persepsi masyarakat sendiri tentang pedagang kaki lima? Apakah mereka memang tidak senang dengan pedagang kaki lima, apakah mereka terganggu, atau mereka merasa tertolong dengan pedagang kaki lima yang tersebar merata di sekian banyak titik di kota Makassar. Atau hanya segelintir orang saja yang merasa terganggu pandangannya dengan pedagang kaki lima. Mereka yang terbiasa belanja di Alfamart, atau setiap minggu berkunjung ke Mall untuk memenuhi kebutuhan dapurnya.
Lantas, bagaimana dengan ruko-ruko, perumahan dan hotel, yang tumbuh bak jamur di musim hujan? Ruko-ruko merangsek masuk ke pinggir-pinggir kota, memperlebar daya jangkaunya hingga memangkas dengan dahsyat persawahan yang masih tersisa di Makassar. Apakah Pemkot punya inisiatif juga untuk mengatur tumbuhnya ruko-ruko, agar tetap memberi ruang pada adanya ruang public, berupa taman-taman, sarana olahraga, dan fasilitas publik yang dapat menyehatkan jiwa dan raganya.
Bagaimana pula dengan status tanah-tanah di Makassar. Apakah masih ada sisa bagi perumahan rakyat? Apakah rakyat kecil yang jumlahnya bejibun ini, dengan kondisi keuangan yang lemah, dapat pula menikmati sepetak lahan yang nilainya murah? Apakah tanah-tanah di Makassar hanya diperuntukkan bagi mereka yang punya uang atau daya beli tinggi? Apakah kita sebagai manusia sudah tidak lagi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan hanya menekankan nilai-nilai laba?
Lalu, tentang pete-pete, mobil rakyat yang tampak kumuh dan dahulu identik dengan recehan ini katanya akan direformasi menjadi pete-pete smart. Pete-pete lama akan disingkirkan dan digantikan dengan pete-pete yang orang berdiri di dalamnya, dengan hembusan udara dingin dengan atap yang tinggi, berkapasitas 13 orang, dan ada wifi, sehingga orang dapat berselancar di dalamnya. Dani mengusahakan tetap menggunakan pengusaha transportasi yang lama dan juga supir pete-pete yang lama, tapi harus yang telah teregistrasi. Selain itu, smart pete-pete ini nanti akan bergerak berantai, dan tidak lama-lama menunggu penumpang. Pemerintah akan hitung ritme waktu masing-masing smart pete-pete.
Kedengarannya, pete-pete smart menjadi reformasi transportasi paling tepat di Makassar. Saya membayangkan, jika dengan pete-pete smart, jalanan bak orkestra yang rapi, sistematik, dan tidak awut-awutan. Warga Makassar berangkat ke kantornya masing-masing dengan cepat, segar, dan dapat santai memainkan smartphone-nya.
Namun, apakah itu mungkin? Pertama, Pemkot harus mengusung penggantian semua pete-pete lama dengan pete-pete smart, yang saya baca berjumlah 3000 unit. Biaya mengganti pete-pete sungguh besar dan akan menguras anggaran, dan apakah pengusaha siap untuk bertanspormasi demi mewujudkan cita-cita Dani? Lantas, pete-pete lama diungsikan kemana? dibuang begitu saja? Bukankah hal itu menambah jumlah sampah yang hendak kita ingin kurangi. Pun kalau pete-petenya masih bagus, kenapa kita harus mengganti dengan yang baru? Kedua, apakah dengan smart pete-pete dapat mengatasi problem utama transportasi, yaitu kemacetan. Dimana fungsi smart pete-pete hanya menyajikan kenyamanan di dalam pete-pete, bukan kenyamanan perasaan terhadap lamanya waktu yang terbuang di jalan raya akibat macet. Belum lagi kalau penumpang berdiri, apakah kakinya tidak tambah pegal gara-gara lama menggelantung di dalam smart pete-pete. Kemacetan terjadi lantaran bertambah banyaknya mobil pribadi bersileweran di jalan. Buntut dari semakin meningkatkan jumlah kelas menengah Makassar yang membeli mobil pribadi dan keengganan mereka menggunakan angkutan umum-pete-pete.
Mereka tidak menggunakan pete-pete karena pete-pete kumal dan bau, ataukah karena merasa bangga menggunakan mobil untuk memperlihatkan status sosial mereka, dan kemampuan mereka untuk adaptif terhadap kecendrungan sosial yang menganggap orang yang punya mobil itu orang yang sudah berhasil menjadi manusia.
Mestinya pemerintah keras dalam hal ini. Tidak apa-apa masyarakat misalnya memiliki mobil, jika memang mampu membeli mobil. Tapi, untuk kebaikan bersama, sebaiknya para pengguna jalan juga memanfaatkan angkutan umum, yang dalam hal ini pete-pete. Saya percaya pete-pete tidak buruk-buruk amat keadaannya. Masih banyak pete-pete yang bersih dan nyaman. Para pejabat pun dapat mencontohkan tingkah laku ini, misalnya para pejabat daerah pergi ke kantornya masing-masing dengan menggunakan kendaraan umum? Jika kita mampu mengendalikan diri kita terhadap penggunaan kendaraan pribadi dan sertamerta menggunakan kendaraan umum, saya kira persoalan kemacetan akan teratasi dengan sendirinya.
Kemudian tentang pemanfaatan drone untuk pengawasan kota. Drone ini bertugas melakukan pemantauan situasi di jalan-jalan, mengawasi tindak kriminalitas, misalnya tindak para begal motor. Teknologi tinggi berupa drone dan CCTV yang dapat mendeteksi wajah hingga tulisan sms dengan ketepatan tinggi itu pun belum tentu menjadi solusi untuk mengatasi prilaku begal. Sebab, penyebab utama kriminalitas yang dilakoni oleh para remaja ini karena kekeringan batin mereka akibat faktor-faktor psikologi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, dan merenggangnya peranan guru untuk menjadi suritauladan. Kecendrungan berontak anak remaja (Remaja memang punya kecendrungan melawan sistem social yang berlaku) yang tidak mendapat kanalisasi melalui aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, olah raga, dan organisasi. Selain itu, dorongan untuk memperagakan gaya hidup modern, misalnya nongkrong di cafee, karauke, memiliki barang-barang elektronik dan pakaian mewah. Terdapat juga kecurigaan bahwa prilaku begal ini dimanfaatkan atau disengaja oleh pihak berwenang untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
**
Visi teknik sebaiknya harus dibarengi dengan visi sosial dan budaya. Sebab, tak semua permasalahan dapat selesai dengan solusi teknik. Urusan perkotaan adalah urusan tentang pengelolaan manusia. Einstein saja kapok jika berurusan dengan manusia, sebab dia lebih banyak memikirkan tentang benda-benda mati.
Misalnya tentang strategi dalam menanggulangi kesenjangan sosial warga Makassar. Apakah Pemkot punya iktikad baik dalam distribusi kekayaan dengan adil dan mengangkat derajat kaum miskin Makassar? Apakah Pemkot telah melakukan identifikasi jumlah orang kurang mampu, dengan indicator menghitung pendapatan warga Makassar (Koefisien Gini) dengan tepat dan dilakukan secara partisipatoris? Apakah telah dilakukan riset faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pendapatan sebagian warga Makassar? Apakah kurangnya pendapatan ini disebabkan oleh semangat mengumpulkan uang yang memang minim ataukah karena struktur sosial yang tidak mengharuskan mereka untuk naik kelas?
Tentang visi budaya, apakah warga Makassar ini layak disebut warga kota (yang dalam defenisi sebenarnya : warga yang memiliki kemampuan rasio dalam mengatur dirinya)? Ataukah warga yang masih membawa kebiasaan kampungnya masing-masing ke dalam kota? Apakah hal tersebut merupakan masalah ataukah bukan masalah, justru memberi kesan unik karena identitas tradisional dan komunal masih memberi ruang untuk kerjasama dan kerukunan, tidak melulu individualistik.
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya dapat membantu Pemkot dalam menyusun strategi untuk peningkatan kesejahteraan sosial, pembagian kekayaan secara adil. Pembagian kekayaan yang diperoleh dalam bentuk pajak ini pun tidak hanya memerhatikan kepentingan kelas menengah saja, misalnya persoalan kemacetan dan estetika kota, tapi juga memerhatikan kepentingan kelas bawah, bagaimana mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat hidup lebih layak dari sebelumnya
0 komentar:
Posting Komentar